Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan Makassar Low Carbon City atau Kota Rendah Karbon. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki rancangan tersendiri dalam rangka mewujudkan program ini.
Salah satu SKPD yang memiliki kontribusi besar adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala DLH Kota Makassar, Ferdy Mochtar mengatakan, ada sejumlah program khusus yang disiapkan untuk menjadikan Makassar Kota Rendah Karbon.
Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan Makassar Low Carbon City atau Kota Rendah Karbon. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki rancangan tersendiri dalam rangka mewujudkan program ini.
Salah satu SKPD yang memiliki kontribusi besar adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala DLH Kota Makassar, Ferdy Mochtar mengatakan, ada sejumlah program khusus yang disiapkan untuk menjadikan Makassar Kota Rendah Karbon.
Pertama, dari pengelolaan sampah. DLH bekerja sama dengan pihak kecamatan dalam melakukan pembersihan di berbagai wilayah.
\Penanganan kebersihannya sudah ada satgas kebersihan di tingkat kecamatan. DLH tinggal mengupayakan pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kami betul-betul memaksimalkan di TPA agar di sana penguraian sampah dari proses open dumping pelan-pelan menuju semi control landfill,\ tuturnya.
Selain itu, akses armada truk di TPA, kata Ferdi juga akan diperluas. Sehingga, lebih dari 400 unit armada truk yang mengangkut sampah setiap harinya tidak mengakibatkan antrean panjang.
\Kita sudah buktikan selama ini hampir tidak ada lagi armada menumpuk di tengah jalan yang menghambat lalu lintas,\ sambungnya.
Selain itu, DLH juga terus memaksimalkan pengawasan lingkungan hidup dengan melakukan pemantauan kepada unit usaha atau unit bisnis atas tingkat pencemarannya.
\Selama ini kalau kita dengar misalnya unit usaha yang cerobong asapnya itu mencemari udara, pasti tim teknis kita libatkan. Di samping juga limbah B3-nya, itu kita awasi agar mengikuti standar teknis yang berlaku,\ sambung Ferdy.
Aspek lain adalah penataan RTH. Makassar diketahui baru memiliki sekitar hampir 11 persen RTH. Pemerintah sendiri diharuskan bisa menyiapkan RTH kurang lebih 20 persen dan sektor swasta 10 persen.
\Ini kita genjot kepada kawasan-kawasan pengembang perumahan sesuai dengan izin amdal yang diajukan minimal ada kontribusi yang disiapkan sekitar 30 persen dari lahan itu untuk RTH. Kita memastikan bahwa kalau mereka membangun harus ada RTH yang disiapkan,\ jelasnya.
Sejauh ini, area khusus yang menjadi lokasi utama kawasan RTH tersebar di berbagai wilayah. Termasuk sepanjang bahu jalan. Ferdy mengatakan DLH akan terus melakukan penambahan tanaman yang memiliki sumber resapan oksigen tinggi.
\Ada ketapang kencana dan mahoni. Kita juga meremajakan pohon-pohon yang memang sudah di atas 30-40 tahun. Itu jadi prioritas untuk kita lakukan peremajaan. Karena itu sangan rawan (tumbang) dalam kondisi hujan dan angin kencang.\
Yang paling penting, DLH berusaha melibatkan pecinta lingkungan dengan selalu bekerja sama dalam melakukan penanaman pohon. \Ini sudah sering kita lakukan, salah satunya di sepanjang kanal yang memiliki space,\ beber Ferdy.
Bahkan, kerjasama tingkat nasional dan internasional juga dilakukan. Khusus program low carbon city, DLH bekerja sama dengan UGM, ITB, dan National Science Foundation dari Amerika telah mengembangkan penggunaan solar panel di beberapa titik.
\Mereka bantu sepenuhnya teknologi yang digunakan. Bagaimana menguitung efisiensi dan pembakaran carbon. Datanya langsung terhubung. Manfaat ekonomisnya juga tidak perlu lagi membayar beban listrik yang tinggi. Cukup menggunakan solar panel itu,\ tandasnya
Comments 0